Sumber : Koran Tempo
JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo keberatan atas langkah pemerintah pusat mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2013 tentang Mobil Murah dan Ramah Lingkungan (LCGC/low cost green car). Alasannya, mobil murah bakal memperparah kemacetan lalu lintas di kota-kota besar, terutama Jakarta. "Saya sudah menyurati Wakil Presiden (Boediono)," kata Jokowi di Balai Kota Jakarta kemarin.
Menurut dia, selama ini pemerintah selalu meminta pemerintah DKI Jakarta mempercepat pem?bangunan infrastruktur. Namun, ketika pemerintah DKI mulai menata dan menyelesaikan permasalahan, pemerintah pusat justru mengeluarkan kebijakan yang berlawanan. "Kemudian datang mobil murah," ujar Jokowi, kesal.
Pada 9 September lalu, Astra Daihatsu Motor dan Toyota Astra Motor meluncurkan mobil murah ramah lingkungan, yakni Daihatsu Ayla dan Toyota Agya. Daihatsu Ayla dibanderol seharga Rp 76-106 juta, sedangkan Toyota Agya seharga Rp 99,9-120,75 juta. Daihatsu menargetkan tahun ini memproduksi hingga 30 ribu unit mobil dan Toyota membuat 15 ribu unit mobil, termasuk dua varian itu.
Kebijakan ini, kata Jokowi, menghambat pemerintah DKI dalam menerapkan kebijakan nomor polisi ganjil-genap. "Karena sebelum bus datang, kami tidak bisa apa-apa," ujarnya. Kebijakan genap-ganjil merupakan terobosan Jokowi dan Kepolisian Daerah Metro Jaya untuk mengurai kemacetan di jalanan di Ibu Kota, yang jumlah kendaraannya sudah mencapai 6,1 juta unit.
Pelaksanaannya, pada hari tertentu kendaraan yang boleh melintasi di ruas jalan utama Jakarta adalah kendaraan dengan nomor genap saja, dan di hari lain ganjil saja, pada dua nomor terakhir pelat kendaraannya. Pemerintah menggunakan closed circuit television (CCTV) untuk mengawasi pelat nomor itu. Jokowi juga melirik sistem ERP atau jalan berbayar. Namun kedua sistem ini ditunda karena pemerintah memilih berkonsentrasi pada angkutan massal terlebih dulu.
Juru bicara Wakil Presiden Boediono, Yopie Hidayat, menyatakan belum menerima surat Jokowi. "Sejauh saya cek, tidak ada surat itu," kata Yopie.
Direktur Jenderal Industri Berbasis Teknologi Tinggi Kementerian Perindustrian, Budi Darmadi, mengaku belum mengetahui surat keberatan tersebut. "Nanti di?baca dulu suratnya kalau didisposisikan pada kami," kata Budi. Pada prinsipnya, menurut dia, Kementerian Perindustrian terbuka untuk berdialog dan menjembatani perbedaan antara pemerintah pusat dan pemerintah DKI.
Sebelumnya, Menteri Perindustrian Mohamad Suleman Hidayat menjelaskan, mobil murah tidak hanya dijual di Jakarta dan sekitarnya, tapi juga di ratusan kota lain di Indonesia. "Jadi, Pak Jokowi tidak usah khawatir LCGC akan membuat Jakarta semakin macet," ujarnya, Kamis pekan lalu
Tidak ada komentar:
Posting Komentar